Sistem Politik Indonesia


Manusia diciptakan tuhan sebagai mahkluk monodualis, artinya di samping sebagai mahkluk pribadi manusia juga merupakan makhluk social. Sebagai makhluk social (homo socius), manusia merupakan makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lain. Sebagai mahkluk social, sesungguhnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Manusia dengan aktivitasnya telah membentuk kelompok-kelompok di dalam suatu wilayah tertentu yang dapat disebut dengan masyarakat. Menurut Robert Mac Ive, masyarakat adalah suatu system hubungan-hubungan yang tertib/teratur.

1.       Pengertian Sistem Politik

Suatu system politik terdiri dari interaksi peranan para warga Negara. Orang yang sama dalam system politik dapat sekaligus memainkan peranan lain seperti dalam system ekonomi, social, keagamaan, dan lain-lain. Berikut ini adalah batasan system politik menurut para ahli politik.

a.       Rusandi Simontapura : system politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langgeng.

b.      David Easton : Sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku social sehingga  nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

c.       Robert Dahl : Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disipulkan bahwa dalam system politik tercangkup hal-hahl sebagai berikut.

Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik kedalam maupun keluar.

Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan.

Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak.

2.       Ciri-Ciri Umum Sistem Politk

System politik baik modern maupun primitive memiliki cirri-ciri tertentu Almond dalam The Politics of Developing Areas, mengatakan ada 4 ciri dalam system politik yaitu :

Semua system politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik. Dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat kompleks sekali pun. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk pembidangan kerja yang teratur.

  1. Semua system politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana fungsi-fungsi tadi sering dilaksanakan atau tidak dan bagaimana gaya pelaksanaannya.
  2. Semua struktur politik, walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsur baik itu pada masyarakat primitive maupun pada masyarakat modern, melaksanakan banyak fungsi. Oleh karena itu, system politik dapat dibandingkan sesuai dengan tingkat kekhususan tugas.
  3. Semua system politik adalah system campuran dalam pengertian kebudayaan. Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya primitive melainkan dalam pengertian tradisional, semuanya adalah campuran antara unsure modern dan tradisional.

Dalam memahami cara kerja system politik pada umumnya, peran input dan output mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan public. Hoogerwerf berpendapat bahwa input bisa berasal dari system lain, misalnya system ekonomi. System ekonomi yang terkena dampak kebijakan pemerintah akan memberikan reaksi tertentu, mungkin memperkuat atau bertentangan. Reaksi ini merupakan input bagi system politik untuk diproses lebih lanjut. Di samping itu, input juga bisa berasal dari perilaku politik berupa unjuk rasa/demonstrasi atau tindakan maker sebagai dampak dari output system politik.

3.       Macam-Macam Sistem Politik

Macam-macam system politik yang hendak diuraikan, sesungguhnya merupakan tipe, atau model yang didasarkan pada sudut kesejarahan dan perkembangan system politik dari berbagai Negara yang disesuaikan dengan perkembangan kultur dan struktur masyarakat.

Almond dan Powell membagi 3 kategori system politik yakni :

–          System-sistem primitive yang intermittent. System politik ini sangat kecil kemungkinannya untuk mengubah peranannya menjadi tersepesialisasi atau lobih otonom. System ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat keagamaan (parachiale).

–          System-sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subjek”.

–          System-sistem modern di mana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa) berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik “participant”.

Alfian mengklasifikasikan system politik menjadi 4 tipe, yakni :

–          Sistem politik otoriter / totaliter.

–          Sistem politik anarki.

–          Sistem politik demokrasi.

–          Sistem politik demokrasi dalam transisi.

Ramlan Surbakti dalam mengklasifikasikan sistem politi, menggunakan model sistem politik dengan empat macam kriteria, yakni :

–          Sistem Politik Otokrasi Tradisional

–          Sistem Politik Totaliter

–          Sistem Politik Demokrasi

–          Sistem Politik Negara Berkembang

4.       Demokrasi Sebagai Sistem Politik

Kata demokrasi sistem politik memiliki makna umum, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum, tunduk terhadap kemauan orang banyak , tanpa mengabaikan hak golongan kecil agar tidak timbul dictator mayoritas. Sebuah sistem politik demokrasi akan bertahan apabila bersumber pada “kehendak rakyat” dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat.

Sistem politik demokrasi, menurut Bingham Powel, Jr ditandai dengan cirri-ciri sebagai berikut :

  1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.
  2. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (bargaining) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pemilihan dipilih dengan interval yang teratur dapat memilih di antara beberapa alternative calon. Dalam praktiknya, paling tidak terdapat dua partai politik yang mempunyai kesempatan untuk menang sehingga pilihan tersebut benar-benar bermakna.
  3. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting.
  4. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.
  5. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan pers. Baik partai politik yang lama maupun yang beru dapat berusaha untuk memperoleh dukungan.

Suksesnya kegiatan kalender politik kenegaraan adalah apabila setiap warganya memiliki tingkat partisipasi dan kesadaran politik yang baik. Karena hal tersebut merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat individu dalam situasi dan kondisi organisasinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s